Pertanyaan:
Saya melakukan kerja sama/tawaran investasi secara tersurat dan bermaterai. Pada awal bulan Januari saya memberikan dana. Hingga awal Maret ketika dihubungi masih ada respons, tetapi sekarang sudah tidak merespons.
Mohon pencerahannya, apakah ini sudah termasuk penipuan? Dan saya harus bagaimana?
Jawaban:
Berdasarkan cerita Anda, kondisi tersebut belum otomatis termasuk penipuan. Bisa saja hal ini merupakan wanprestasi (cidera janji), apabila memang terdapat perjanjian investasi atau kerja sama yang sah, dana sudah diberikan, namun pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya (misalnya tidak mengembalikan dana atau tidak memberikan hasil sesuai kesepakatan).
Namun, kondisi ini dapat mengarah pada penipuan apabila sejak awal terdapat unsur:
- Tipu muslihat
- Janji palsu
- Penggunaan identitas palsu
- Tidak adanya niat menjalankan kerja sama sejak awal
Pembedaan Secara Hukum
Dalam hukum perdata, hubungan seperti ini dinilai dari perjanjian yang dibuat. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.
Sementara dalam hukum pidana, penipuan harus memenuhi unsur adanya niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat, nama palsu, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan pihak lain menyerahkan uang.
Dasar Hukum yang Relevan
1. Pasal 1320 KUHPerdata
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”
2. Pasal 1338 KUHPerdata
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
3. Pasal 1238 KUHPerdata
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
4. Pasal 1243 KUHPerdata
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap melalaikan perikatannya itu.”
5. Pasal 1267 KUHPerdata
“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih: memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, atau menuntut pembatalan perjanjian, disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
6. Pasal 378 KUHP (Lama) / Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
Langkah yang Sebaiknya Anda Lakukan
- Kumpulkan seluruh bukti: perjanjian/surat bermaterai, bukti transfer, chat/WhatsApp, voice note, bukti janji, rekening tujuan, serta kronologi lengkap kejadian.
- Kirim somasi (teguran tertulis) untuk meminta pengembalian dana atau pemenuhan kewajiban dalam tenggat waktu tertentu. Somasi penting untuk membuktikan bahwa pihak tersebut telah dinyatakan lalai.
- Jika tidak dipenuhi, Anda dapat mengajukan gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri sesuai domisili tergugat atau sesuai klausul forum yang tercantum dalam perjanjian.
- Apabila terdapat indikasi tipu muslihat sejak awal, Anda juga dapat membuat laporan polisi atas dugaan penipuan dengan melampirkan bukti transfer, perjanjian, dan riwayat komunikasi.
- Jika berkaitan dengan investasi ilegal atau investasi bodong, Anda dapat melapor ke kanal pengaduan sektor keuangan yang relevan serta menelusuri rekening pelaku untuk kemungkinan pemblokiran.
Tata Cara Praktis
1. Somasi
Isi somasi umumnya memuat: identitas para pihak, dasar perjanjian, kronologi singkat, kewajiban yang dilanggar, nominal dana, tuntutan yang diminta, serta batas waktu pemenuhan.
Somasi sebaiknya dikirim secara tertulis dan dapat dibuktikan penerimaannya, misalnya melalui kurir tercatat atau email yang terdokumentasi dengan baik.
2. Gugatan Perdata
Jika somasi tidak diindahkan, Anda dapat mengajukan gugatan dengan petitum, antara lain:
- Menyatakan tergugat melakukan wanprestasi
- Menghukum tergugat mengembalikan dana
- Menuntut ganti rugi
- Meminta pembayaran biaya perkara
Dasar hukum yang lazim digunakan antara lain Pasal 1238, 1243, 1246, dan 1267 KUHPerdata.
3. Laporan Pidana
Jika memilih jalur pidana, fokuskan pada unsur penipuan, yaitu:
- Apa janji awal yang diberikan
- Bagian mana yang tidak benar atau bohong
- Bukti adanya tipu muslihat
- Kapan dan bagaimana Anda menyerahkan uang
Tanpa bukti adanya tipu muslihat sejak awal, aparat penegak hukum sering menilai perkara seperti ini lebih tepat sebagai sengketa perdata (wanprestasi).
Saran Posisi Hukum
Berdasarkan kronologi yang Anda sampaikan—adanya kerja sama tertulis, dana sudah diserahkan, namun pihak lawan kini tidak merespons— maka langkah paling aman biasanya dimulai dari somasi dan analisis wanprestasi.
Laporan pidana atas dugaan penipuan akan lebih kuat apabila terdapat bukti bahwa sejak awal sudah ada kebohongan atau niat jahat dari pihak tersebut.
Fadhly Legal
Fadhly Legal adalah platform edukasi hukum yang membantu masyarakat memahami hukum secara sederhana dan praktis.